Olalla Oliveros, Suster Biarawati Ini Mantan Model Papan Atas

Suster Olalla Oliveros setelah ‘ganti baju’ dan menjadi postulan suster biarawati anggota Kongregasi Saint Michael. Suster Oliveros duduk kedua dari kanan. (Ist)

 CREDIT BERITA: Sesawi.net

(Sumber Asli: http://www.ncregister.com/blog/pat-archbold/beautiful-model-gives-up-flourishing-career-to-become-nun)

 BERBALIK arah 180 derajat total. Inilah yang dilakukan Ollala Oliveros, mantan foto model papan atas Spanyol yang di tengah puncak karirnya sebagai model memutuskan ‘pensiun dini’. Berbalik arah menekuni hidup baru sebagai suster biarawati.

Sebagai model, Olalla tidak saja cantik di wajahnya. Melainkan juga rupawan raganya. Foto-fotonya muncul di banyak media iklan seperti slot-slot iklan televisi, banner iklan di media cetak.

Menurut media lokal di Spanyol, Olalla Oliveros memutuskan ‘banting stir’ menekuni profesinya yang baru sebagai suster biarawati pertengahan November 2014 lalu. Menurut dia, keputusannya berbalik arah 180 derajad meninggalkan dunia gemerlap dan kemudian menjalani hidup kudus sebagai suster biarawati terjadi setelah dia mengalami pengalaman ‘super dahsyat’ dalam hidupya.

Ziarah ke Fatima

Namun, ia mengaku tidak tertarik untuk bercerita lebih lanjut tentang pengalaman spiritual yang disebutnya ‘mengguncangkan’ itu. Itu terjadi, kata dia, ketika ia melakukan ziarah ke Fatima di Portugal. Di sana, katanya, dia mengalami apa yang sering disebut ‘perjumpaan dengan Tuhan’ dimana Bunda Maria memberi petunjuk agar dirinya mau menjadi seorang biarawati.

Olalla Oliveros saat masih berkiprah di panggung hiburan sebagai foto model papan atas di Spanyol. Usai melakukan ziarah ke Fatima di Portugal dan mengaku mengalami ‘perjumpaan dengan Tuhan’ yang amat menggoncangkan namun berisi penghiburan, dia lalu memutuskan banting stir: tinggalkan dunia gemerlap dan menjadi suster suster biarawati Kongregasi Saint Michael. (Ist)

Menurut Olalla, saat itu sama sekali dia tidak bisa membayangkan dirinya sekali waktu akan berbusana layaknya seorang suster biarawati. “Sungguh-sungguh tidak masuk akal,” kata dia sebagaimana dilansir oleh beberapa media di Spanyol.

Gereja Katolik Kecam Penolakan Jokowi atas 64 Grasi Narkoba

Credit: Mirifica News - Pewarta: Ida Nurcahyani

Jakarta (ANTARA News) – Gereja Katolik Indonesia mengecam sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak grasi yang diajukan 64 terpidana mati kasus narkotika dan obat terlarang (narkoba).

Pastor Siswantoko Pr dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengatakan setidaknya ada lima alasan Gereja Katolik menolak hukuman mati.

“Alasan pertama, siapa pun tidak punya hak mencabut nyawa orang lain karena hidup adalah anugerah dari Tuhan dan hanya Tuhan-lah yang berhak mencabutnya,” kata Pastor Siswantoko yang akrab disapa Romo Koko dalam jumpa pers di kantor KWI, Cikini, Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, Romo Koko menyampaikan keraguan Gereja Katolik akan sistem hukum di Indonesia yang menyatakan ke-64 terpidana mati tersebut benar-benar “gembong” narkoba.

“Kami menyangsikan apakah ke-64 orang itu sungguh-sungguh bandar narkoba karena sistem hukum di negara kita masih memprihatinkan. Contohnya saja, masih banyak kasus salah tangkap, hukum kita cenderung kuat di bawah tapi lemah d atas, apakah benar ke-64 terpidana itu bebas intervensi politik? Jangan-jangan di antara ke-64 terpidana mati itu ada yang cuma pengguna, apakah pemerintah bisa memastikan peradilan yang dilakukan sungguh-sungguh transparan?” Katanya.

Lebih lanjut Romo Koko menyampaikan, jika hukuman mati digunakan pemerintahan Jokowi sebagai “shock therapy”, maka Gereja Katolik menuntut penelitian yang membuktikan hukuman mati benar-benar mampu menurunkan tingkat kejahatan.

“Sampai hari ini sudah ada delapan orang yang dieksekusi tapi toh belum ada efek jera juga. Di Malaysia yang secara tegas menerapkan hukuman mati bagi kasus narkoba pun, kasus narkoba marak luar biasa di sana. Jangan dampai ini salah sasaran, inginnya menghentikan narkoba tapi malah bunuh anak negeri,” katanya.

Gereja Katolik menolak hukuman mati karena dinilai tidak sejalan dengan program Nawa Cita Jokowi yang salah satu pasalnya menolak negara lemah dengan melakukan reformasi siat dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

“Hukuman mati bukanlah cara penegakan hukum yang bermartabat, hukuman mati malah untuk menghilangkan kehidupan. Apakah cara menyelamatkan jutaan orang harus mengorbankan ke-64 orang itu? Ini bukan upaya hukum yang bermartabat,” katanya.

Romo juga menjelaskan, hukuman mati sebenarnya hanyalah menggambarkan kegagalan negara dalam melakukan pembinaan para narapidana.

“Berdasarkan hal-hal tersebut maka Gereja Katolik Indonesia mendesak pemerintah Jokowi agar menghapuskan hukuman mati karena tidak memiliki dampak apa-apa untuk terwujudnya penegakan hukum yang bermartabat dan keadilan sebagaimana yang diharapkan,” katanya. Sekitar 140-an negara di Eropa, kata Romo Koko, telah menghapuskan hukuman mati.

Jokowi Sebut Penenggelaman Kapal dengan Dinamit sebagai Peringatan Pertama

  

credit: KOMPAS.com

Presiden Joko Widodo mengatakan, penegakan hukum atas kapal-kapal ilegal yang masuk wilayah perairan Indonesia mulai berbuah hasil. Jokowi mengaku menerima sejumlah protes dari kepala negara lain mengenai tindakan Indonesia menenggelamkan kapal ilegal.

"Setelah tenggelamkan kapal, saya ditelepon presiden, kepala negara lain, 'Presiden Jokowi tenggelamkan kapal pakai dinamit?' Saya kasih tahu, ini baru peringatan pertama. Nanti ada pesan kedua dan ketiga, tunggu saja," ucap Jokowi dalam sambutannya pada Hari Nusantara 2014 di Pantai Siring Laut, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).

Jokowi mengaku tidak gentar dan akan tetap menenggelamkan kapal-kapal ilegal. Dia menyebutkan, ada 5.000-7.000 kapal yang melintas di perairan Indonesia, dan 70 persen di antaranya berstatus ilegal.

"Sekarang baru kelihatannya, orang mulai pandang kita karena setiap hari ada kapal ditangkap. Saya juga dibisiki sama Ibu Menteri KKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), 'Pak, kemarin kita tangkap 9 kapal.' Saya jawab, masa hanya 9 kapal?" kata Jokowi, dan disambut tawa Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan para pejabat yang hadir.

Menurut Jokowi, Susi dan elemen terkait lainnya harus terus-menerus melakukan penindakan hukum berupa penenggelaman kapal. Namun, dia mengingatkan agar penenggelaman itu harus melalui berbagai prosedur, dan mengutamakan keselamatan awak kapal.

"Saya kira Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 mengingatkan kita kembali bahwa sumber daya laut kita bukan besar lagi, melainkan sangat besar. Saya sampaikan, jangan sampai terjadi lagi," kata Jokowi.

Hari Nusantara merupakan bentuk peringatan Deklarasi Djuanda oleh Perdana Menteri Ir Djuanda terkait wilayah teritorial laut RI pada 13 Desember 1957. Deklarasi itu menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai, dari sebelumnya hanya 3 mil. Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia, wilayah teritorial laut dari kepulauan di Indonesia disatukan.

Ini adalah perayaan Hari Nusantara yang ke-14. Tahun depan, perhelatan Hari Nusantara akan dilakukan di Aceh dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai panitia penyelenggara.